Penyimpangan-Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi terpimpin

Penyimpangan-Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi terpimpin

Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai berikut :

A. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri

1.        Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS  tunduk kepada Presiden.

2.        Pembentukan MPRS oleh Presiden

3.        Penetapan jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup oleh MPRS

4.        Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan Pembentukan DPR-GR 

5.        Pembentukan DPAS Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri 

6.        Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis/PNI, Agama/NU, komunis/PKI) 

7.        Adanya ajaran RESOPIM(Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno

B. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri

1.        Politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara progresif revolusioner)

2.        Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional(Monas), Jembatan Ampera)

3.        Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis

4.        Membentuk Poros Jakarta-Peking