kebijakan politik dalam negeri

Kebijakan Politik Dalam Negeri

Kebijakan Politik Dalam Negeri

A.       Pembentukan MPRS

Sesuai dengan diktum dekrit, maka Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959. Seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu :

1.        Setuju kembali kepada UUD 1945

2.        Setia kepada perjuangan RI

3.        Setuju kepada manifesto politik

Tugas MPRS : mengesahkan GBHN

Dalam sidang-sidangnya, MPRS telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti :

1.  Penetapan manifesto politik RI sebagai bagian dari GBHN

2. Penetapan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Berencana tahap 1 (1961-1969)

3. Menetapkan Presidan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup

B.       Pembentukan DPR-GR

DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah.

Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.

1.         Melaksanakan manifesto politik

2.         Mewujudkan amanat penderitaan rakyat

3.        Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

C.       Pembentukan DPAS

DPAS dibentuk melalui Penpres No.3 th 1959, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri, dan yang menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Gani. Tugas DPAS  adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

D.       Pembentukan Kabinet Kerja

Kabinet kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Ir. Juanda sebagai Wakil Presiden

E.       Pembentukan Front Nasional

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No.13 Th 1959.

Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan.

Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno

Front Nasional merupakan lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan :

1.        Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia

2.        Melaksanakan pembangunan semesta nasional

3.        Mengembalikan Irian Jaya ke wilayah RI

F.       Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan

Penataan ini  meliputi digabungkannya TNI dan Polri kedalam satu wadah yaitu ABRI, sehingga dengan demikian ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian

G.       Penyederhanaan Partai-partai Politik

Penyederhanaan yang dimaksud adalah pembubaran partai-partai politik yang tidak sesuai dengan Penpres no.7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai.Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dgn tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan karena kedua partai tersebut terlibat dlm pemberontakan PRRI & Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960

H.       Nasakom dan Resopim

Nasakom :

Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dgn menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, & Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.

Resopim :

Tujuan ajaran RESOPIM (Revolusi,Sosialisme Indonesia,& Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-16.