Kamis, 20 September 2018

kebijakan politik luar negeri



Kebijakan Politik Luar Negeri :

  1. Politik Nefo dan Oldefo
Politik konfrontasi dgn pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo dan Nefo.
Nefo (New Emerging Forces) merupakan kekuatan baru yg sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner yg anti imperialisme & kolonialisme.
Oldefo (Old Establishes Forces) merupakan kekuatan lama yg telah mapan yaitu negara-negara kapitalis yg neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

2.        Politik Konfrontasi Malaysia
Politik Konfrontasi Malaysia disebabkan krn pemerintah tidak setuju dgn pembentukan negara federasi Malaysia yg dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia.
Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut :
1.        Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
2.        Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

 3. Politik Mercusuar
Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yg dpt menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.
Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yg diharapkan dpt menempatkan Indonesia pada kedudukan yg terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yg sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ), pendirian kompleks Olahraga Senayan serta MONAS (Monumen Nasional) 
4. Politik Gerakan Non-Blok 
Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yg kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.
Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.
GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kondisi sosial budaya

1. Larangan pedagang asing di luar ibukota daerah Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagan...